“Kami meminta kepada Polda Sulut untuk segera memeriksa Mobil Dinas tersebut, apakah ada unsur dugaan penggunaan dana APBD sehingga bisa membeli mobil mewah tersebut. Kalaupun ditata dalam APBD berarti pemerintah tidak pro rakyat, padahal masih banyak yang lebih penting dari mobil dinas, seperti peningkatan kuaitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang harus lebih diutamakan,”ujar Noldy Pratasis selaku Ketua Umum PAMI.
Noldy menambahkan bahwa sejatinya sebagai pemimpin daerah, seorang Bupati harus menunjukkan sikap yang lebih pro dan peduli kepada rakyatnya daripada menunjukkan sikap yang terlalu opurtunis dan terkesan memperkaya diri.
“Sebagai seorang Bupati, Sri Wahyuni Maria Manalip seharusnya mempertontonkan berbagai program yang bisa menyenangkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, jangan hanya membeli mobil dinas sedangkan perekonomian Talaud hanya berjalan di tempat saja. Jika dia membeli mobil seharga 1,1 Milyar berarti dirinya juga harus memberikan pada masyarakat sesuatu yang bisa mereka nikmati. Karna saat ini kita sedang berada di zaman reformasi dan demokrasi, bukan hidup di zaman raja-raja yang hanya bersikap otoriter dan terkesan memperkaya diri mereka ,” tandasnya.(tim)
.jpeg)
