MANADAO - Panitia Khusus (Pansus) Zonasi DPRD Sulut kian alot, salah satunya pembahasan terkait pendirian pelabuhan produksi bagi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di kabupaten Minahasa Utara yang masih belum menemui kata sepakat menolak atau menerima.
Melihat situasi didalam Pansus Zonasi tersebut, petinggi Partai PDI Perjuangan dan Gerindra Sulut pertegas penolakan keberadaan PT MMP terlebih pendirian pelabuhan produksi bagi MMP.
Sekertaris DPD Gerindra Sulut Melki Suawah menegaskan sejak awal partainya tidak pernah merestui keberadaan MMP.
"Ketua DPD Vonie Panambunan menentang keras pertambangan yang dilakukan oleh MMP apalagi pelabuhan produksi, bahkan Vonie Panambunan selaku Bupati Minut telah ekstrim penolakan tersebut," tegas Suawah.
Lanjut dikatakan Suawah, Penolakan tersebut wajib diperjuangkan oleh seluruh garis partai bahkan perpanjangan partai di DPRD Sulut.
"Saya yakin utusan partai di Pansus Zonasi tetap loyal terhadap perjuangan partai, karena itu DPD mempercayakan utusan kedalam pansus Zonasi orang yang berkapabilitas dan cinta lingkungan dan tak gampang masuk angin,"jelas Suawah.
Penegasan juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Teddy Kumaat.
"Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey sejak dilantik sebagai gubernur telah menginstruksikan secara jelas penolakan terhadap pengoperasian PT MMP apalagi pendirian pelabuhan produksi tersebut," ungkap Kumaat.
Lanjut dikatakan Kumaat, perintah partai tersebut dilakukan untuk penyelamatan terhadap lingkungan dan tidak ingin merusak masa depan turun temurun dengan meninggalkan warisan malapetaka.
"Utusan fraksi di pansus sudah jelas dan tetap pada perjuangan menyelamatkan lingkungan untuk Sulut yang lebih hebat,"tandasnya.(Obe)