DEPROV SULUT - Kritikan disampaikan oleh Anggota Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir Julius Jems Tuuk, kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini mengenai program bedah rumah agar supaya dapat tepat sasaran.
Berdasarkan penuturan politisi yang diusung Partai PDIP ini, sepengetahuannya program bedah rumah sering bermasalah, karena sudah banyak sekali masyarakat yang mengadukan bahwa program bedah rumah ini hanya diberikan kepada Kepala Desa, Hukum Tua dan Sangadi.
"Yang saya tahu, bedah rumah itu sering bermasalah. Banyak sekali masyarakat mengadu bedah rumah hanya dikasih kepada Kepala Desanya, Hukum Tuanya sampai pada Sangadi, dalam artian justru bukan kepada orang yang tepat," ungkap Tuuk saat diwawancarai awak media, disela-sela pembahasan Ranperda APBD TA 2017, Kamis (17/11/16) siang.
Jems Tuuk, mengusulkan kepada Pemerintah setempat yang dalam hal ini Dinas Sosial, agar program bedah rumah yang dilakukan pemerintah provinsi Sulut tepat sasaran.
"Saya mengusulkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut agar program bedah rumah tepat sasaran," menurut beliau.
Oleh karenanya, Tuuk meminta kepada pemerintah provinsi untuk dapat melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam) dalam hal pendataan sekaligus pengerjaan program bedah rumah. Karena jika hanya diberikan bantuan dalam bentuk bahan material saja, dikhawatirkan bantuan tersebut akan dijual oleh penerima bantuan tersebut.
"Maka dari itu, saya minta melibatkan Kodam, biar Kodam yang pilih, dan kodam yang bangun. Karena, kalau tidak sang penerima bantuan akan jual ini bantuan yang akan disalurkan untuk bedah rumah," pungkasnya. (Wir@)
.jpeg)
