MANADO - Kepemerintahan Olly Dondokambey (OD) - wakil gubernur Steven Kandouw (SK) sudah melakukan berbagai kebrakan memajukan provinsi Nyiur Melambai dan dalam menjalankan program jitu tersebut beberapa diantaranya butuh payung hukum khususnya penetapan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan tahun 2017 ini OD-SK telah memasukan beberapa Ranperda baru dari 24 usulan yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2017 untuk dibahas.
Namun sayangnya usulan tersebut tak mendapat respon positif dari ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, pasalnya melalui Badan Pembentukan Perda DPRD Sulut sampai saat ini belum ada gerakan maju menindaklanjuti usulan tersebut.
Dalam pertemuan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD sulut pada Senin (6/2/2017) pagi tadi, ketua (Bapemperda) Boy Tumiwa mengatakan diputuskan akan memfokuskan pada 6 Ranperda yang jadi usulan dari DPRD Sulut untuk selesai tahun anggaran ini.
"Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama keputusan tersebut, karena itu awal pekan depan akan dilakukan pertemuan dengan Biro Hukum, Biro Keuangan dan Tim ahli guna mencari solusi persoalan yang ada,"jelas Boy Tumiwa.
Ditegaskannya, untuk tahun 2017 ini ada 6 Ranperda yang dianggap krusial untuk diselesaikan, yaitu Ranperda Perubahan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman berakohol, Ranperda tentang bahasa daerah, Ranperda tentang bidaya, Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Ranperda pengendalian pohon dan Ranperda tentang fakir miskin dan anak terlantar. Dimana keenam Ranperda tersebut adalah prakarsa DPRD Sulut.
Untuk diketahui, beberapa Ranperda atas prakarsa pemerintahan OD-SK diantaranya Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan, Ranperda tentang pengelola taman hutan daerah gunung Tumpah H.V Worang, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda dana cadangan dan Ranperda tentang penjamin mutu dan keamanan pangan asal tumbuhan.(Obe)
.jpeg)
