 |
| Ilustrasi. |
MANADO - Kontraktor Kere alias Minim Modal yang berada di Sulut sepertinya bersiap untuk gigit jari, pasalnya anggota DPRD Sulut mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut lebih selektif dan perbaiki sistim pembayaran pekerjaan.
Ferdinand Mangumbahang anggota Komisi II DPRD Sulut dalam pertemuan tatap muka kepala Perangkat Daerah mitra Komisi II akhir pekan lalu menegaskan pengadaan/pekerjaan fisik yang berlangsung di Instansi pemprov Sulut perlu lebih selektif terhadap kontraktor.
"Cari perusahaan dan kontraktor Bonafit, yang tentunya setelah melalui proses aturan yang berlaku. Di Sulut banyak Kontraktor lokal yang mempunyai sifat profesional dan mereka-mereka ini yang harus diberikan perhatian," jelas Mangumbahang.
Dikatakan Mangumbahang, banyak pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa mandek gara-gara ditangani kontraktor yang tidak profesional dan tidak bermodal.
"Kontraktor saat ini banyak hanya bermodalkan pada anggaran APBD, nanti kerja setelah pembayaran 30 persen awal maka tak heran pekerjaan berhenti setengah jalan. Para kepala dinas selaku kuasa anggaran perketat sistim seleksinya dengan melakukan cek dan ricek terhadap perusahaan yang ikut dan menangkan tender sehingga hasil yang diharapkan akan tercapai," tegas politisi Gerindra ini.
Mangumbahang bahkan meinta agar sistim pembayaran pekerjaan dilakukan sistim seratus persen.
"Pekerjaan selesai baru dibayarkan full, jangan sistim pembayaran mencicil seperti sekarang. Akhirnya APBD jadi modal pekerjaan,"tandasnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
