MANADO - Deviden atau laba keuntungan pemegang saham Bank Sulut Go (BSG) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sebagai pemegang saham terbesar di tahun 2017 mengalami penurunan drastis. Ini terkuak dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2017, Selasa (8/8/2017).
Ketua Fraksi Golkar yang juga anggota Banggar Edison Masengi menyalahkan terjadinya penurunan target PAD kepada Direksi BSG.
"Akibat perbuatan mereka, akhirnya bermasalah ke SKPD yang jadi korban kena potong samua ini SKPD, bagimanapun ini menyakitkan. Harus panggil BSG bicara terbuka, ini kan hak Pemprov. katanya BSG makin maju ternyata seperti ini," ungkap Masengi.
Ditambahkannya, target Deviden BSG ke Pemprov Sulut sebesar Rp55 Miliar, tapi Masengi merasa heran yang distorkan hanya Rp31 Miliar.
"Kemana Rp24 Miliar sisanya, Ini ada pasang angka bukan karang-karang, ini semua hasil perhitungan hak pemprov. Jangan-jangan komisaris ada satu jabatan baru supaya pa dorang ini doi-doi, kasihan SKPD dipotong sementara BSG berleha-leha karena deviden dorang makan sebagian besar," tegas Masengi.
Penegasan juga disampaikan oleh anggota Banggar Amir Liputo yang menitik beratkan pada pertanggung jawaban pihak direksi BSG.
"Deviden BSG yang dianggarkan 55 Miliar, ternyata realisasi 31 hampir 50 persen selisihnya, ada sesuatu yang kita harus teliti lebih dalam. Tidak ada hitungan deviden yang salah rumusnya," kata Liputo.
Iapun meminta Gubernur mengambil sikap tegas terhadap kinerja jajaran direksi BSG.
"Jika tidak bisa mempertanggung jawabkan ini, Gubernur harus bertindak tegas dengan melakukan evaluasi.
Gubernur sudah memberikan tanggung jawab kepada direksi baru untuk membawa keuntungan bagi bank Sulut, namun ternyata jika direksi baru ini kinerjanya membawa kerugian dibandingkan dengan kinerja direksi sebelumnya, Gubernur harus mengevaluasi ini," tandasnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
