MANADO - Mahasiswa dan warga Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswan dan Masyarakat Peduli HAM Selasa (8/8/2017) siang gelar aksi ke DPRD Sulut menuntut tegakan dan adili pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi diwilayah Papua dan Papua Barat sejak 1961 sampai Agustus 2017 ini.
Selain itu para pengunjuk rasa menyatakan penolakan terhadap perusahan ilegal dan Transmigrasi ilegal yang masuk di wilayah papua dan papua barat.
Para pengunjuk rasa ini tidak dapat memasuki halaman gedung Cengkih DPRD Sulut dikarenakan sedang berlangsungnya agenda paripurna.
Salah satu Pimpinan DPRD Sulut Wenny Lumentut menyempatkan diri menerima aksi unjuk rasa tersebut.
Secara tegas Wenny Lumentut menyatakan dukungan politis terhadap pelanggaran HAM yang terjadi diwilayah tersebut serta meminta agar masyarakat untuk tidak apriori terhadap terhadap Institusi TNI-Polri.
"Pelanggaran HAM yang terjadi yang dilakukan petugas adalah oknum,jangan menyalahkan Institusi," tegas Wakil Ketua DPRD Sulut.
Berikut rekaman Video sikap politik Wenny Lumentut terhadap pengunjuk rasa.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
