MANADO - Keseriusan Anggota DPRD Sulut James Karinda SH dalam memperjuangkan aspirasi konstituen yang telah membawa namanya masuk dalam jajaran legislator DPRD Sulut dibuktikan dalam reses yang digelar di Jalan Kampus Timur, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Rabu (20/09) malam kemarin.
Dengan menggaet puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Angkagan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Manado, bersama puluhan masyarakat kleak, JK sapaan akrab Karinda menyerap puluhan keluhan dari masyarakat. Masalah BPJS, pendidikan, ketenagakerjaan dan E-KTP menjadi konsen tersendiri dalam reses tersebut.
Sebagaimana dikeluhkan Theo Bontok warga Kleak, dirinya mempertanyakan soal jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Malalayang yang jumlahnya masih sedikit.
"Di sekitaran sini cuma ada 2 SMA negri dan tidak ada SMP. SMP hanya swasta. Sekiranya hal ini bisa diperhatikan kemudian lewat bapak legislator bisa diperjuangkan. Karena ini menyangkut masa depan generasi muda terlebih di Kecamatan Malalayang," ungkap Theo.
Dirinya juga mempertanyakan masalah ketenagakerjaan dimana di Kleak sendiri ada beberapa perusahaan namun tidak ada masyarakat sekitar yang menjadi karyawan.
"Ada 4 perusahaan namun sayangnya yang menjadi tenaga kerja dari luar. Ini sangat memperihatinkan tentunya," tegas dia.
Sementara itu, Joni Seke selaku kepala lingkungan 2 Kleak mempertanyakan masalah E-KTP yang sampai sejauh ini belum ada titik terang.
"Kami selaku pemerintah di lingkungan selalu mendapat pertanyaan dari warga terkait E-KTP. Sesuai dengan jawaban yang kami terima dari Catatan Sipil, kehabisan blanko," tanya Seke.
Menanggapi seluruh pertanyaan, JK yang duduk di Komisi IV di bidang kesra mengaku berhubungan langsung dengan masalah-masalah tersebut.
"Sebagai anggota DPRD Sulut menerima laporan soal pendidikan, dengan keterbatasan saya sebagai anggota saya menyampaikan ke pemerintah sebagai fungsi mengawasi, budgeting, dan legislasi. Karena berhubungan langsung dengan masalah itu, saya janji akan memperjuangkan. Masalah pendidikan terlebib sekolah, itu sudah direncanakan untuk pemerataan di seluruh kecamatan," tegas JK.
Yang menarik dalam reses tersebut, terlebih masalah E-KTP, JK mengakui jika dirinya sendiri belum memiliki E-KTP.
"Kalau jujur, saya sekarang tidak memegang E-KTP. Karena waktu mengurus itu kehabisan blanko juga. Kalau secara logika, saya yang merupakan teman dekat Wali Kota Manado tentu bisa meminta langsung. Namun kenyataannya, blanko itu tersedia dari pusat dan daerah hanya menunggu. Jadi mari kita bersabar dalam hal itu. Intinya apa yang menjadi keluhan ini akan saya sampaika ke Gubernur untuk kemudian bisa di presure ke pusat," ungkapnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
