MANADO - Kesejahteraan petani Sulut berada dibawah garis sejahtera, terbukti dengan laporan Nilai Tukar Petani (NTP) Sulut di bulan September hanya pada tingkatan 92,99 persen. Dimana untuk NTP dibawah 100 tersebut mengindikasikan pengeluaran petani lebih besar daripada pendapatannya.
Dalam rilils BPS, NTP di Sulawesi Utara pada September 2017 naik 0,79 persen; dari nilai 92,26 pada bulan Agustus naik menjadi 92,99. Secara umum, kenaikan NTP disebabkan oleh penurunan harga komoditi konsumsi rumah tangga. Nilai NTP secara YoY (tahun ke tahun) juga masih mengalami penurunan 2,95 persen.
Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulut Melki Suawah, data BPS tersebut menjadi "tamparan" bagi gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Ditegaskan Suawah, tujuh Program pokok janji politik masa kampanye yang salah satunya memajukan pertanian Sulut dan bahkan ditopang lewat Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) nyatanya tak menyentuh ke petani.
"Kucuran anggaran pertanian yang digembar-gemborkan soal tingginya anggaran pertanian di Sulut melalui APBD dan APBN masih tidak tepat sasaran," tegas Suawah.
Lanjut Suawah, OD-SK perlu melakukan peninjauan kembali soal program pertanian yang ada. Terkesan lebih pada kegiatan seremonial.
"Setahu saya banyak bantuan bibit pertanian, traktor pertanian dan pupuk pertanian. Tapi heran saja semua itu tak mampu merubah kenyataan lapangan. Program instansi terkait terlalu kaya akan seremoni tapi pemiskinan terhadap petani," tegasnya.
Suawah menduga, kucuran anggaran pertanian yang cukup besar lebih dinikmati para petani berdasi.
"Alasannya, jika bantuan tersebut tepat sasaran sampai pada petani yang benar-benar petani. Data BPS tidak akan seperti ini," lugas Suawah.
Suawah juga merasa heran dengan program bantuan pertanian yang ada saat ini yang sangat minim.
"Menurut saya alasannya cuma satu. Bidang holtikultura sangat minim pendapatan. Jika bantuan Holtikultura diproyekan kecil anggarannya," tandasnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
