MANADO - Ngerinya melihat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulut tahun anggaran 2018 khususnya untuk anggaran perjalanan dinas DPRD Sulut yang ditata untuk 2018 sebesar Rp20,5 Miliar.
Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMIP) Noldy Pratasis merasa ngilu dengan jumlah anggaran tersebut.
"Miris aja liatnya, bayangkan untuk anggaran pembangunan kesehatan hanya dianggarkan Rp12,7 Miliar tapi para wakil rakyat justru kebagian biaya terbang yang fantastis,"tegas Pratasis.
Ia merasa ketimpangan kebijakan anggaran, dimana harusnya perhatian terhadap Warga Sulut wajib diperjuangkan Wakil rakyat.
"Bosnya kan warga Sulut bukan wakilnya, tapi ini justru terbalik, banyak kebutuhan masyarakat bidang kesehatan yang terabaikan, seperti puskesmas di pedesaan, minim obat-obatan dan tenaga kesehatan, jangan menjadikan BPJS sebagai tameng,"ungkapnya.
Selain anggaran kesehatan, ternyata besaran perjalanan dinas DPRD Sulut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa program yang diatur oleh Gubernur Olly Dondokambey (OD) - Wakil gubernur Steven Kandouw (SK).
Seperti, Program Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dianggarkan Rp16,5 Miliar. Program Pembangunan Pariwisata Rp11 Miliar dan Program Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim diplot Rp16,8 Miliar.
Dalam pembahasan Komisi I bersama Sekertariat (Setwan) DPRD Sulut pada akhir pekan lalu, Jems Tuuk menyatakan pihak Setwan harus melakukan pemangkasan terhadap angka tersebut.
"Jumlahnya terlalu besar, seberapa urgensinya sehingga anggaran ini bisa sebesar itu. Belum lagi jika dilihat dengan hasil perjalanan dinas yang dilakoni selama ini," tegasnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
