MANADO - Anggaran Pemberdayaan desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemerintah Provinsi Sulut secara mengejutkan untuk tahun anggaran 2018 kedepan ditiadakan.
BPMD yang menjadi kemitraan Komisi I DPRD Sulut berjuang keras anggaran pemberdayaan desa diadakan.
Pasalnya, program pemberdayaan desa sangat dinilai sangat dibutuhkan. Netty Agnes Pantouw anggota Komisi I dalam pembahasan APBD Sulut 2018 bersama Sekertaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen pada Senin (13/11/2017) siang meminta pertimbangan Sekprov.
"Untuk tahun anggaran 2017 ini anggaran untuk program tersebut Rp5 Miliar dan itupun hampir tak mencukupi kini 2018 malah dihilangkan, padahal program seperti ini baik adanya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegas Srikandi Politik Minahasa Utara ini.
Menanggapinya, Edwin Silangen menyatakan kesamaan persepsi dengan Pantouw. Karena itu Silangen menyetujui anggaran tersebut.
"Selama tidak menrubah Pagu yang ada di BPMD, semua sah-sah saja karena melalui proses pembahasan lewat Komisi karena itu anggaran Rp5 Miliar akan dimasukan dalam BPMD," tegas Silangen.
Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkan kemudian memutuskan pembahasan kembali bersama BPMD Sulut pada Selasa (13/11/2017) pukul 10.00 Wita.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
