JAKARTA - Memiriskan dunia pendidikan Sulut, Pungutan liar (Pungli) menjadi "gurita" yang membelit menjadi beban bagi orang tua siswa.
Persoalan ini menjadi perhatian Ombudsman Pusat. Seperti halnya yang disampaikan anggota Ombudsman Prof Adrianus Meliala Phd kepada DPRD Sulut yang melakukan kunjungan kerja, Kamis (12/4/2018).
“Ini adalah laporan masyarakat kepada perwakilan Ombudsman di Sulut dan diteruskan ke pusat. Pungli di dunia pendidikan sudah sangat parah,” ucap Wakil ketua DPRD Wenny Lumentut yang memimpin kunjungan kerja empat komisi di kantor Ombudsman pusat.
 |
| Wenny Lumentut dan Komisi I DPRD Sulut Kunjungan Kerja Ke Ombudsman Pusat. |
Ia meminta kepada pihak-pihak yang melakukn pungli untuk segera menghentikan pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat.
“Ini bukan hanya memalukan tapi sangat memiriskan juga. Bagaimana anak-anak kita mau pintar dan maju, mereka sudah diperhadapkan dengan pungutan-pungutan yang tak jelas dan sangat membebani. Stop pungli,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ketua Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh SH membenarkan apa yang disampaikan oleh Ombudsman kepada DPRD Sulut.
“Laporan Ombudsman pusat itu betul. Paling banyak pungli di SMA dan SMK,” ungkap Tirajoh.
Seperti banyak diberitakan sebelumnya, Komisi IV bidang Kesra juga banyak menerima aduan masyarakat soal pungli di sekolah-sekolah negeri ternama di Manado.
Bahkan Ketua Komisi IV James Karinda mengancam jika sekolah-sekolah yang diadukan tidak berhenti melakukan punglik, ia akan menyebutkan nama-nama sekolah tersebut di rapat paripurna.
“Biar pak Gubernur dan pak Wagub dengar sendiri nama sekolah-sekolah yang marak pungli dan segera mengambil tindakan,” tegas Karinda.(redaksi)
.jpeg)
