MANADO,Redaksisatu.Com - Reses pertama ditahun anggaran (TA) 2018 dijalankan para anggota DPRD Sulawesi Utara dengan turun ke daerah pemilihan masing-masing dan menjaring aspirasi konstituen.
Masa reses dimulai tanggal 30 April sampai dengan 12 Mei 2018 di enam daerah pemilihan, yakni Manado, Bitung-Minut, Minahasa-Tomohon, Minsel-Mitra, Bolmong Raya dan Nusa Utara.
 | ||||
| Ketua DPRD Sulut,Andrei Angouw Disambut Dengan Tarian Kabasaran.
Ketua DPRD Sulut,Andrei Angouw melakukan reses dibebrapa titik, seperti kelurahan Lapangan lingkungan III,kecamatan Mapanget,Kota Manado,Selasa (9/05) dengan disambut dengan tarian kabasaran.
Aspirasi dari masyarakat diantaranya pembuatan lampu jalan, pembuatan talud, serta pembangunan kembali kantor kelurahan Lapangan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Warga berharap sebagai ketua dewan diharapkan bantuan untuk rehab kantor lurah, karena kantor lurah tersebut merupakan pintu gerbang kelurahan.
Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Sulut,Wenny Lumentut saat reses ke desa Talikuran Kecamatan Sonder, Sabtu (5/5/2018),
Warga meminta agar longsor yang sering terjadi di dua desa tersebut, serta Desa Talikuran diperhatikan pemerintah, dengan menyediakan atau menyewa alat berat untuk membersihkan sisa-sisa tanah yang longsor. “Kami juga meminta agar pemerintah untuk membangunkan talud pengaman sungai dan jalan perkebunan hingga lokasi TPA,” kata warga Talikuran Ventje Tenda.  Wakil Ketua Komisi I,Kristovorus Deky Palinggi
Pun demikian dengan wakil ketua komisi I, Kristovorus Deky Palinggi, gelar serap aspirasi di desa Silian Barat, kecamatan Silian Jaya, kabupaten Minahasa Tenggara, Sabtu (5/5/2018).
Aspirasi yang ada antara lain, permohonan pembuatan talut di area sungai tiwalag kalau hujan deras air masuk ke area persawahan. Permohonan bantuan bibit kelapa dan peningkatan harga kopra dan kesejahteraan bagi petani kelapa dan kopra. “Juga tindak-lanjut guru-guru honorer SMK Silian Raya yang belum terima gaji honor dan permohonan proposal pembangunan gedung balai desa,” jelas Deky Palinggi.
|
Menanggapi aspirasi tersebut, Politisi Partai Golkar ini mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan dan saluran harus memperhatikan status kewenangan.
“Kalau jalan provinsi tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan jalan kota menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Tetapi akan diupayakan untuk disampaikan ke masing-masing pemerintah baik provinsi maupun ke Pemerintah Kota Bitung. Sedangkan, perbaikan infrastruktur pasca bencana, akan disampaikan ke instansi teknis agar segera dikondisikan dan dikembalikan ke keadaan semula,” ujar Wurangian.
Selain aspirasi terkait infrastruktur, Wurangian juga menerima aspirasi tentang peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bitung, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan permohonan bantuan untuk kelompok.
Dan dikatakan Wurangian, program-program pemerintah dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya pemberian bantuan secara langsung peralatan kepada kelompok kelompok untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui Pemerintah Provinsi Sulut.
Sementara itu,Ketua Komisi III Dra. Adriana C. Dondokambey M.Si saat meresap aspirasi di desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (9/5) siang.
Disuguhi banyak aspirasi dari warga desa, antara lain yang menjadi "unek-unek" warga setempat ialah terkait dengan pelebaran jalan masuk ke desa Tiwoho dari jalur Utara dan jalur Selatan wilayah tersebut, juga usulan terkait dengan berharap dibukannya akses masuk ke gunung Tumpa, seperti yang di sampaikan oleh Jermias yang merupakan warga desa tersebut.
Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH, MH, menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paal Dua dan kelurahan Ranomuut, kecamatan Paal Dua, Kamis (3/5/2018) malam.
Bertempat di kelurahan Ranomuut, James Karinda menerima banyak aspirasi masyarakat termasuk para guru sekolah minggu di GMIM Sion Ranomuut.
Enci Eva misalnya, menyoroti soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program BPJS merupakan program pemerintah namun banyak pemerintah daerah tidak memberikan jaminan. Bidang pendidikan banyak sekolah mengganti pungutan uang komite dengan partisipasi namun bersifat paksaan.
“SPP dihilangkan namun berganti menjadi uang komite, banyak kritikan kemudian berubah menjadi partisipasi namun bersifat paksaan. Padahal, setahu kami sudah ada dana BOS, apakah tidak cukup?” Terang Enci Eva.
Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan implementasi JKN dari pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi belum terlibat pada pembiayaan JKN bagi masyarakat.(Obe/ADVERTORIAL)
