MANADO - DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018) pagi sekira pukul 10:00 WITA menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI atas APBD 2017.
Dan, untuk kesekian kalinya Provinsi Sulawesi Utara meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw,SE, keberhasilan ini sangat diapresiasi. Angouw pun menghimbau agar terus terjalin koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif demi kemajuan Provinsi Sulut mencapai kesejahteraan rakyat.
Dalam rapat paripurna, Ketua BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA mengatakan, WTP yang ditetapkan BPK RI untuk Sulut Karena adanya sinergi antara Pemprov Sulut dan BPK RI.
Lebih lanjut dikatakan Ketua BPK RI ini, pencapaian WTP memang penting, namun itu bukanlah tujuan akhir.
“Peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ini indikator kemakmuran,” ucapnya. Dirinya pun memberikan apresiasi terkait capaian peningkatan ekonomi di Daerah Nyiur Melambai ini.
“Data BPS menunjukkan peningkatan di Provinsi Sulut 6,68 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Itu luar biasa,” ujar Azis.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas LHP BPK RI.
“Terima kasih kepada BPK atas hasil LHP. Dan tentu saja menjadi semakin berarti bagi setiap SKPD untuk menjadi semakin transparan dalam pengelolaan anggaran,” kata Gubernur.
Dan terkait kesiapan BPK RI hadir bila diundang rapat oleh DPRD Sulut terkait sistem penilaian BPK, menurut Gubernur adalah terobosan baru dari BPK dan Legislatif.
Diketahui, rapat paripurna tersebut turut dihadiri pula Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw SE, para Wakil Ketua DPRD Sulut yakni Wenny Lumentut SE, Marthen Manoppo, dan Stevanus Vreeke Runtu, para anggota DPRD Sulut, Forkopimda, dan SKPD Provinsi Sulut.(Advertorial)
.jpeg)
