MANADO - Pangdam XIII Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut). Terutama dukungan untuk operasional keamanan, akan diperjuangkan oleh komisi I DPRD Sulut.
Wakil Ketua Komisi I, Deky Palinggi menilai permintaan dukungan pihak Kodam XIII Merdeka ini sangat wajar.
“Walaupun ada dana dari pusat, setidaknya Pemerintah provinsi memberi perhatian khusus terhadap operasional Kodam XIII Merdeka. Nilai keamanan itu sangat mahal. Lebih baik kita amankan dari awal. Kita dukung TNI/Polri dengan dana untuk pengamanan dari segala segi daripada nantinya, kita tidak minta-minta, terjadi seperti di provinsi lain seperti Ambon, Maluku Utara dan Poso,” jelas Palinggi.
Palinggi juga menegaskan, biaya rehabilitasi pasca gangguan keamanan akan sangat tinggi jika dibandingkan dana menjaga keamanan. Ia juga mengungkapkan, dengan kekuatan sekira 3000 personil, Kodam XIII Merdeka tidak akan maksimal bisa menjangkau 15 Kabupaten/Kota di Sulut tanpa dukungan dana dari Pemprov Sulut.
“Apalagi terkait Pileg dan Pilpres, kalau tidak di dukung dana, sementara pergeseran pasukan Kodam XIII itu memerlukan biaya, bagaimana bisa maksimal? Jadi sekali lagi, wajar jika Pemprov Sulut memberikan dukungan dana dan itulah hasil pertemuan Komisi I. Kami banyak mendapat masukan dan akan menjadi perhatian kita,” tandas Palinggi.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
