MANADO - Ribuan Mahasiswa yang terdiri beberapa organisasi elemen kemahasiswaan lakukan aksi penolakan penetapan Omnibus Law UU Cipta Kerja ke DPRD Sulut.
Aksi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap UU tersebut, Kamis (8/10/2020) yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok dan anggota Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Serta Berty Kapojos.
Kepada aksi unjuk rasa, MJP memberi apresiasi yang tinggi atas aksi solidaritas para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dan pendapat tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara yang santun dan elegan dengan mengemukakan poin-poin yang substantif.
"Saya mengingatkan bahwa produk undang-undang tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan DPR RI kami DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai representasi publik yang didalamnya menyerap aspirasi masyarakat termasuk yang melakukan demonstrasi," tegas Pangemanan yang juga ketua PSI Sulut.
MJP Menyatakan pada tanggal 17 Januari 2020, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan buruh Sulawesi Utara kepada Komisi IX DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta.
"Kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara hanya sampai disitu, mengingat ini adalah produk hukum DPR RI dan pemerintah pusat," kata dia.
Lanjutnya, DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat merespon positif aksi hari ini.
"Ini adalah panggung rakyat, panggung mahasiswa, panggung buruh, mimbar bebas bagi rakyat. Namun harus dengan cara-cara elegan dan beradab," ungkapnya.
MJP juga terus mengingatkan pihak Kepolisian untuk tidak bertindak represif kepada para demonstran.
"Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian. Para demonstran dengan santun dan semangat menyampaikan penolakan mereka terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," lugasnya.(Obe)
Aksi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap UU tersebut, Kamis (8/10/2020) yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok dan anggota Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Serta Berty Kapojos.
Kepada aksi unjuk rasa, MJP memberi apresiasi yang tinggi atas aksi solidaritas para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dan pendapat tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara yang santun dan elegan dengan mengemukakan poin-poin yang substantif.
"Saya mengingatkan bahwa produk undang-undang tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan DPR RI kami DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai representasi publik yang didalamnya menyerap aspirasi masyarakat termasuk yang melakukan demonstrasi," tegas Pangemanan yang juga ketua PSI Sulut.
MJP Menyatakan pada tanggal 17 Januari 2020, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan buruh Sulawesi Utara kepada Komisi IX DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta.
"Kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara hanya sampai disitu, mengingat ini adalah produk hukum DPR RI dan pemerintah pusat," kata dia.
Lanjutnya, DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat merespon positif aksi hari ini.
"Ini adalah panggung rakyat, panggung mahasiswa, panggung buruh, mimbar bebas bagi rakyat. Namun harus dengan cara-cara elegan dan beradab," ungkapnya.
MJP juga terus mengingatkan pihak Kepolisian untuk tidak bertindak represif kepada para demonstran.
"Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian. Para demonstran dengan santun dan semangat menyampaikan penolakan mereka terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," lugasnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
