MANADO - Keberanian menyuarakan aspirasi warga oleh anggota DPRD Sulut satu ini tak diragukan lagi.
Anggota DPRD Sulut tersebut adalah Jems Tuuk dari fraksi PDI Perjuangan utusan Daerah Prmilihan Bolmong Raya.
Kenekatannya ini kembali terlihat saat Ia melakukan Interupsi di paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Olly Dondokambey untuk Tahun Anggaran 2020,Senin (29/3/2021).
Diinterupsi tersebut, Tuuk menyerukan penolakan import beras dari arus petani Bolmong Raya.
Ia menyampaikan, ketika berada di Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat masukan dari para petani padi dan beras.
"Mereka (petani, red) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut bahwa berterima kasih atas dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut untuk petani padi dan beras yang maksimal, tetapi ketika panen melimpah tiba-tiba negara melakukan import beras," ucap Politisi PDIP itu dihadapan Gubernur.
Menurutnya, import beras akan memberikan dampak pada penumpukan beras dan secara otomatis harga akan menurun. Jadi hal ini ada kekhawatiran kepada petani dan pengusaha.
"Mereka sampaikan kepada saya, tolong sampaikan berita ini kepada bapak Gubernur agar Pemprov Sulut menolak import beras," ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut.
Lebih lanjut Tuuk mengatakan, Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mempunyai visi berdikari dalam bidang ekonomi dan memiliki salah satu misi mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan memperkuat bidang pertanian.
"Jangan sampai pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand. Itu yang menjadi kekhawatiran petani di Bolaang Mongondow yang notabene mereka sangat mencintai bapak Gubernur," tegasnya.
Menanggapi ini, usai paripurna tersebut kepada wartawan Gubernur Olly Dondokambey menyatakan semua sudah diatasi presiden.
"Presiden bilang tidak ada impor beras. Ngapain kita campur-campur lagi. Presiden sudah sudah bicara, masa gubernur mau bicara lagi," tandasnya.(Obe)
Anggota DPRD Sulut tersebut adalah Jems Tuuk dari fraksi PDI Perjuangan utusan Daerah Prmilihan Bolmong Raya.
Kenekatannya ini kembali terlihat saat Ia melakukan Interupsi di paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Olly Dondokambey untuk Tahun Anggaran 2020,Senin (29/3/2021).
Diinterupsi tersebut, Tuuk menyerukan penolakan import beras dari arus petani Bolmong Raya.
Ia menyampaikan, ketika berada di Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat masukan dari para petani padi dan beras.
"Mereka (petani, red) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut bahwa berterima kasih atas dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut untuk petani padi dan beras yang maksimal, tetapi ketika panen melimpah tiba-tiba negara melakukan import beras," ucap Politisi PDIP itu dihadapan Gubernur.
Menurutnya, import beras akan memberikan dampak pada penumpukan beras dan secara otomatis harga akan menurun. Jadi hal ini ada kekhawatiran kepada petani dan pengusaha.
"Mereka sampaikan kepada saya, tolong sampaikan berita ini kepada bapak Gubernur agar Pemprov Sulut menolak import beras," ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut.
Lebih lanjut Tuuk mengatakan, Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mempunyai visi berdikari dalam bidang ekonomi dan memiliki salah satu misi mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan memperkuat bidang pertanian.
"Jangan sampai pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand. Itu yang menjadi kekhawatiran petani di Bolaang Mongondow yang notabene mereka sangat mencintai bapak Gubernur," tegasnya.
Menanggapi ini, usai paripurna tersebut kepada wartawan Gubernur Olly Dondokambey menyatakan semua sudah diatasi presiden.
"Presiden bilang tidak ada impor beras. Ngapain kita campur-campur lagi. Presiden sudah sudah bicara, masa gubernur mau bicara lagi," tandasnya.(Obe)
.jpeg)
