MANADO - Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk minta pemerintah pertimbangkan mengganti proyek talud pemecah ombak diganti dengan penanaman pohon bakau.
Hitungan Tuuk, proyek talud pemecah ombak dinilai menguras anggaran pembelanjaan negara.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, saat sosialisasi penginputan pokok-pokok pikiran DPRD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (31/3), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.
Politisi PDIP ini menilai, proyek talud pemecah ombak sering menjadi blunder di lapangan.
"Wilayah panjang pantai di Indonesia menurutnya terdapat 95.181 kilometer untuk 14. 491 pulau. Jadi ini masukkan juga terhadap Bappeda. Titipan masukkan bahwa dengan 95.181 kilometer panjang pantai ini dan 14.491 pulau, tidak cukup ini dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Membutuhkan berapa puluh tahun," kata legislator daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini.
Tuuk minta Kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw mendorong pemerintah kabupaten wahibkan menanam pohon bakau. Ini baginya adalah pemecah ombak alami.
"Semua meminta pemecah ombak. Kenapa mesti pemecah ombak, karena uang di dalamnya. Saya juga bertanya kepada masyarakat, kenapa tidak memanfaatkan dana desa untuk menanam bakau, mereka pun tak bisa menjelaskan," ujar Tuuk.(Obe)
.jpeg)
