MANADO - Warga berekonomi lemah terkadang merasa terzolimi saat berhadapan dengan persoalan hukum lebih disebabkan tidak mendapatkan pendampingan hukum.
Anggota Komisi I DPRD Sulut Sulut Henry Walukow meminta pemerintah wajib hadir untuk pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.
Ini diungkapkannya kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Biro Hukum, Senin (11/10) di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
“Pemerintah wajib hadir lakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin supaya kasus-kasus yang terjadi di sejumlah daerah," tegasnya.
Ia mencontohkan kasus seorang nenek yang hanya salah potong pohon divonis sekian tahun dan juga kasus ada anak yang hanya mencuri sandal jepit divonis sekian tahun.
"Namun kasus korupsi merugikan miliaran uang negara hanya divonis ringan,” ungkapnya.
Lanjut Walukow, Yang menjadi permasalahan seperti yang dialami masyarakat kecil adalah tidak adanya pendampingan hukum.
“Jadi pemerintah dan negara harus hadir untuk masyarakat dari sisi pendampingan hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga lewat RDP dengan biro hukum, kami (Komisi I) mensupport biro hukum dari sisi progress maupun dari sisi anggaran. Mudah -mudahan TAPD dalam pembahasan, anggaran induk tahun 2022 bisa memperhatikan hal ini,” harapnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap kedepan kejadian-kejadian yang menimpa.masyarakat kecil tidak akan akan pernah terjadi di Provinsi Sulut.
”Artinya masyarakat miskin yang bermasalah hukum adalah kewajiban dari pada negara, pemerintah dan termasuk kita semua yang ada untuk memberikan pendampingan,” tambahnya.
“Ini yang kami (Komisi I) harapkan lewat RDP ini. Pendampingan hukum dari biro hukum harus di support dari sisi anggaran. Mudah-mudahan di APBD induk 2022, Biro Hukum bisa di support lewat anggaran. Itu yang menjadi rekomendasi dan support dari Komisi I DPRD Sulut,” tandasnya.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
