MANADO - Untuk menjaga kebutuhan warga di Nyiur Melambai terhadap BBM Solar Subsidi, Pemerintah Provininsi (Pemprov) dan DPRD Sulut sepakat menyurati BPH Migas untuk penambaha kuota.
Pasalnya, kuota solar subsidi selama dua tahun ternyata mengalami penurunan.
Berdasar data yang ada, Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian menyatakan kuota Sulut di tahun 2019 jauh lebih besar.
"Dalam hearing bersama Pertamina di November 2019 disampaikan stok solar subsidi sebanyak 127.000 Kilo Liter, tapi di tahun 2022 menurun tinggal 108.000 Kilo Liter," lugas Cindy.
Karena itu disepakati, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dalam hal ini Asisten II Bidang Perekonomian untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan kuota Solar.
Pihak Peramina Sulut Gorontalo melalui sales manajer Tito Rivanto menyatakan jaminannya terhitung 26 Oktober 2021 ini, seluruh SPBU tersedia Solar Subsidi.
"Tapi untuk jangka panjangnya, Pemprov Sulut harus menyurat ke pusat untuk penambahan kuota," jelas Rivanto.
Sementara itu, Sandra Rondunuwu menyatakan selain perlunya penambahan kuota, Perlu juga dilakukan pengawasan ketat terhadap suplay solar subsidi ini.
"Meskipun kuota ditambah, tapi tidak diawasi ketat suplaynya, semua akan sia-sia. Akan tetap terjadi kekosongan solar subsidi," ungkap Srikandi Minsel - Mitra ini.
Menyikapi ini, Pemprov Sulut melalui asisten II Praseno Hadi menegaskan dalam beberapa jam kedepan, Gubernur Olly Dondokambey akan mengeluarkan intruksi.
"Intruksi ini akan ditujukan kepada Bupati/Walikota di Sulut membentuk tim pengawas, dan kami akan mengawasi bupati/walikota benar-benar telah melakukan pengawasan suplay solar subsidi," tegas Praseno.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
