 |
| Sekertaris KBPP Polri Sulut, Fice Montolalu. |
MANADO - Musyawarah Daerah (Musda) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sulut akhir November 2021 siap digelar.
Sekertaris KBPP Polri Sulut, Fice Montolalu menyampaikan syarat pencalonan ketua harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KBPP POLRI Peraturan Organisasi.
"Adapun Syarat untuk menjadi Ketua Daerah KBPP POLRI,Selain mempunyai SK orang tua sebagai anggota polisi dan pernah menjadi pengurus sebelumnya serta harus dilampirkan dan sudah ikut kaderisasi yang dilaksakan oleh KBPP POLRI atau Sejenisnya dan yang bersangkutan berdomilsili di Ibu kota Propinsi," jelas Montotalu.
Kata Montolalu, terkait dengan tahapan uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan atau screaning oleh pembina yakni Polda dan itu berlaku untuk seluruh KBPP POLRI yang ada di Indonesia.
"Bila mencalonkan diri sebagai Ketua Daerah KBPP POLRI itu sudah berlaku dari sekarang, kepemimpinan Ketua Umum sekarang ini hasil Munas,"tegasnya.
Jelas Montolalu, mengingat pernah terjadi dibeberapa daerah lain ternyata ada Ketua/Pengurus Inti KBPP POLRI yang bukan anak Polisi.
"tu jadi bermasalah maka salah satu syarat harus melalui screaning yang nantinya sebagai bahan pertimbangan dan itu bukan hak kami pimpinan daerah atau pimpinan pusat dan tentunya tidak bertentangan dengan AD/ADRT, peraturan organisasi,juga tradisi yang positif,"ungkapnya.
Ia mengingatkan organisasi tersebut dibentuk atas Telegram Resmi KAPOLRI dan tidak terlepas dari Polri itu sendiri.
"Karena kita menyandang nama Polri,jadi bisa disamakan organisasi kita ini dengan organisasi yang lain, kita punya aturan sendiri dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,"lugasnya.
Dia memastikan selaku sekertaris daerah akan menjalankannya sesuai dengan AD/RT, mengingat tantangan Polri kedepan makin Kompleks dan berat.(***)
.jpeg)
.jpeg)
