SULUT - Anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Kepulauan menggelar Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) kedaerah pemilihan.
Agenda ini dijadwalkan mulai awal Desember sampai dengan minggu ketiga Desember 2022.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen bersama anggota dewan lainnya telah menggelar Sosbang dibeberapa titik.
Para anggota dewan ini menyampaikan Wawasan Kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang
memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia.
Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik
Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan
Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif.
Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Negara Indonesia yang dikelola dengan jumlah penduduk yang cukup besar,yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, dan kondisi objektif ini pada satu sisi mengandung kekuatan tetapi pada sisi lain mengandung kelemahan. Ia mengandung kekuatan bila perbedaan dari keanekaragaman dapat hidup bersama dalam satu kesatuan yang harmonis, sebaliknya mengandung kelemahan bila perbedaan yang ada dalam keanekaragaman hidup dalam suasana penuh kecurigaan,pertentangan dan saling menghancurkan antar satu dengan yang lainnya.
Sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistis dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa, sedangkan prinsip desentralisasi menghendaki adanya pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri dan demokratis.
Dengan harmonisasi hubungan pusat dan daerah menuntut adanya wawasan kebangsaan yang memahami keberadaan wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan dengan penuh prakarsa, kreasi, dewasa dan mandiri dan sebaliknya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri hendaknya senantiasa ditempatkan secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan.
Wawasan kebangsaan yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri pada hakikatnya menyadari bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas yang berisikan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya yang justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia yang besar.
Nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka.
Paham kebangsaan/ nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi karena tanpa demokrasi kebangsaan akan mati bahkan merosot.
Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat.
Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu.
Kesejahteraan sosial disebut juga kesejahteraan umum yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial yang membangun dan memungkinkan setiap pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan secara lebih penuh dan dengan lebih mudah.
Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana dan wahana
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakan dari negara totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas karena dalam demokrasi semua dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak merupakan jalan yang terakhir setelahdiupayakan Musyawarah.
Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
Makna Wawasan Kebangsaan.
Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagi berikut:
1) Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar
menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
2) Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa
sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
3) Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;
4) Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila,
bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia;
5) NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.
Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan.
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan
bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1) penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa;
2) tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan
besatu;
3) cinta akan tanah air dan bangsa;
4) demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5) kesetiakawanan sosial;
6) masyarakat adil-makmur.
Tantangan Wawasan Kebangsaan .
Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong hubungan sosial dan saling ketergantungan antar bangsa, antarnegara, dan antar manusia semakin besar. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek, dan menjadikan globalisasi sebagai fenomina yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas, saling tergantung dan saling berhubungan antar satu negara dengan negara yang lain sampai sekarang. Dunia maya (cyber) kini menjadi sarana dan arena berperang yang melibatkan banyak pihak tanpa dibatasi oleh batas-batas negara.
Transformasi bentuk ancaman ini tentu harus disadari sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, mengingat tantangan dan potensi ancaman yang semakin berat dan komplek.
Disamping tantangan dalam aspek teknologi, kini bangsa-bangsa di
dunia, tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global seperti perubahan iklim, food security, energy security, terorisme, human security, kejahatan lintas negara (trans national crime), drug trafficking, maritime security, cyber crime, konflik dikawasan dll ancaman.
Dengan demkian, upaya untuk secara terus menerus menyosialisasikan Wawasan Kebangsaan untuk menumbuh kembangkan semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah air, menjadi tantangan bagi segenap anak Bangsa termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Agar setiap anak Bangsa memiliki cara pandang yang sama terhadap Bangsa dan Tanah Air Indonesia.(****)
.jpeg)
.jpeg)
