SULUT - Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021-2051 geram terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut.
Rapat lanjutan Pansus yang berlangsung Senin (27/03/2023) diruang rapat Komisi I, Cindy Wurangian Ketua Pansus dan anggota merasa tidak ada kesiapan dan keseriusan dan DLH.
Pasalnya, Pihak DLH telah melakukan konsultasi ke Kementrian dan Makasar terkait materi dan aturan terkait Ranperda justru terkesan menyembunyikannya dari Pansus.
"Ranperda ini inisiatifnya Pemerintah Provinsi tapi kenapa DLH malah membuang waktu seperti ini. Harusnya dokumen yang baru disampaikan di Pansus untuk dibahas bersama," lugas Wurangian.
Pansus tersebut sudah melakukan pembahasan tujuh pasal dari 15 pasal, Namun karena sikap DLH tersebut membuat pembahasan diskors.
"Tolong jangan buang-buang waktu, sebelum tanggal 10 dokumen perubahan sudah diserahkan ke pansus
Karena butuh waktu yang dipelajari, tolong masukan data yang valid, tidak ada alasan lagi," lugas Srikandi Golkar Bitung ini.
Anggota pansus sepakat untuk ditunda sambil melengkapi dokumen dan dimasukan ke Pansus sebelum tanggal 10 April 2023.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
