SULUT - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut kembali mengganjar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dibawa pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandow (OD-SK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
WTP kesembilan Pemprov Sulut ini dibacakan oleh Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Dr Pius Lustrilanang, S.IP M.Si CFrA CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (15/5).
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengatakan ini adalah sebuah torehan luar biasa.
"Sebuah pembuktian dalam manajemen administrasi dan pengelolaan APBD yang dikelola dengan benar dan dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk kesejahteraan rakyat," lugas politisi PDIP Sulut ini sesuai paripurna.
Wowor mengatakan penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif, sekaligus juga memberikan masukan-masukan yang bernilai konstruktif untuk penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah ke depan.
Hal ini, kata dia, merupakan hal yang positif bagi Pemprov, dengan semangat, kerja keras dan kerja bersama yang ditunjukan, maka mampu mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan yang sehat.
Iapun mengingatkan, seluruh pejabat di setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov agar senantiasa menjadikan capaian positif ini sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.
“Jangan cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” tegasnya.
Kata Wowor bekerja dengan tujuan yang jelas, menciptakan good governance dan good government yang muaranya mampu berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Obe)
.jpeg)
