Manado - Bahas Tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/wakil walikota, dan Bupati/wakil bupati Se Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gelar Media Gathering.
Kegiatan yang di langsungkan bertempat di kopi K8,Manado , Rabu (10/07/2024) Mengusung tema Mewujudkan Sukses Tahapan Pemutahiran Data Pemilih dan Data Pemilih Berkualitas dalam Pilkada 2024 tersebut di buka oleh ketua KPU Sulut yakni Kenly Poluan.
Dalam penyampaiannya, ketua kenly mengatakan, diharapkan dengan adanya kegiatan ini semua informasi terbaru akan disampaikan dan berdiskusi bersama dengan para awak media.
“Kami sekarang menghadapi tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati yang ada di Sulut,”ungkap kenly.
Lanjut kenly mengatakan, pihaknya saat sedang melakukan Coklit untuk Sulawesi Utara, dan semoga bisa mencapai data yang memuaskan .
Sementara itu di tempat yang sama hadir ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh menjelaskan, khusus data pemilih sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 pengawasan coklit berlangsung dengan baik. Namun, ada 154 saran perbaikan yang diusulkan ke KPU Sulut.
“Dalam hal ini, kami memberikan apresiasi kepada KPU Sulut untuk capaian 99 persen dalam pelaksanaan Coklit dan Selain itu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi media dalam rangka mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 ini,” jelas ketua Bawaslu Ardiles Mewoh.
Ungkap Mewoh lagi, mengingatkan KPU bahwah pencapaian coklit belum dipastikan kualitasnya maka perlu ada evaluasi kembali
"banyak menyelesaikan persoalan sekarang ini yaitu masa coklit dan sekarang sisa 14 hari lagi atau 24 Juli 2024, Masalah relokasi penduduk, yang belum dicoklit, tinggal di daerah batas wilayah dan lainnya bisa diselesaikan pada coklit," imbuhnya .
Tak hanya ketua Bawaslu Ardiles Mewoh, turut hadir juga pihak ke 3 yakni Muhammad Tio Aliansyah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengatakan "Pilkada menjadi tantangan yang besar dan berat dalam Pemilu karena pada tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak," tutur Tio Aliansyah.
Selanjutnya Aliansyah kembali mengatakan, biasanya dalam Pilkada, Paling berat aktivitas politik yang dilaksanakan secara lokal memiliki konflik lebih besar dan potensi dilaporkan semakin banyak serta pelanggaran juga banyak.
Tambahnya DKPP menerima pengajuan masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih.
“Kami dilarang bersifat pasif dan hanya menerima laporan dan menindaklanjuti sesuai prosedur sehingga banyak laporan yang tidak melalui prosedur kami tidak bisa layani,”Kunci Aliansyah.(Kendel)
.jpeg)
