SULUT - Lagi dan lagi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih menjadi sorotan di hadapan tim Badan anggaran DPRD Provinsi Sulut setelah menganggarkan Rp 10,5 miliar untuk Konten.
Sebelumnya Dinas Kominfo Sulut sempat di Sentil oleh anggota DPRD Sulut Julius Jems Tuuk setelah menganggarkan Rp 10,5 miliar untuk konten.
Namun Kali ini sikap tegas datang dari Fraksi partai Nasdem DPRD Provinsi Sulut yang menyatakan sikap menolak penambahan anggaran sebesar Rp 12,4 miliar di Dinas Kominfo Sulut.
Saat di konfirmasi setelah rapat Banggar, Ketua fraksi partai NasDem Nick Adicipta Lomban mengungkapkan, yang dijabarkan dalam KUA dan PPAS prioritasnya adalah penanggulangan kemiskinan.
"Jadi dana Rp 12,4 miliar itu harus di lihat dulu, atau kalau memungkinkan dialihkan dulu ke program yang menyentuh langsung ke masyarakat," tegas Nic Rabu, (07/08/2024) malam pada rapat badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah di ruang rapat DPRD Sulut.
Sebelumnya dalam suasana rapat badan anggaran perwakilan partai Nasdem, Stella runtuwene mengungkapkan ketertarikannya terhadap anggaran dari dinas Kominfo .
"Saya sangat tertarik dengan Dinas Komunikasi dan informatika di mana, sebenarnya anggaran yang di dapat sudah sangat tinggi, tapi di perubahan ada penambahan yang jumlahnya Rp 12,4 miliar, bagi saya ini terlalu besar," ungkap Stella.
Sahut Stella, anggaran tersebut jika dibandingkan dengan anggaran di Dinas Sosial yang seharusnya bisa lebih besar karena langsung kepada masyarakat yang hanya ketambahan Rp 1,2 miliar.
"Artinya, saya mengusulkan di sini agar anggaran itu ada baiknya langsung menyentuh ke masyarakat pak. Masyarakat sangat berharap perjuangan kita terhadap kesejahteraan masyarakat lewat kita yang ada di sini (DPRD) Sulut," tegas Stella.
Stella kembali menambahkan, kalau anggaran di Dinas Kominfo bertambah Rp 12,4 miliar sementara di Dinas Sosial hanya ketambahan Rp 1,2 miliar, adalah bentuk ketidakadilan untuk masyarakat.
Disamping itu, Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel yang juga merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut mengungkapkan bahwa telah dilakukan evaluasi dan akan dilakukan penyesuaian.
"Diskominfo sudah kami evaluasi dan ini lebih kepada penyelesaian konten-konten, apa, jasa media dalam skala lokal maupun nasional. Oleh karena itu kami upayakan penyesuaian yang akan dilakukan tapi, intinya penyelesaian jasa media baik itu online maupun televisi ataupun harian cetak," kata Steve.
.jpeg)
