SULUT - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kembali mempertemukan Komisi I DPRD Sulut Bersama dengan dinas Kominfo Sulawesi Utara
Rapat tersebut membahas terkait pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2024
Di hadapan komisi I DPRD Sulut, Kadis Kominfo Steven Liow, menjelaskan terkait dengan alokasi dana dari Kominfo Sulawesi Utara, hingga anggaran konten 10,5 miliar, yang menurutnya itu keliru, karena hal tersebut adalah pembayaran jasa media .
Ia menjelaskan apa yang sementara Kominfo lakukan adalah memperjuangkan kemerdekaan pers .
"Di Indonesia salah satu jasa media terendah adalah Sulawesi Utara," ungkap Steven Liow Senin (05/08/2024) Ruang rapat komisi I DPRD Sulut .
Kembali ia mengatakan, bahkan dalam hari pers hanya gubernur Sulut yang mendapatkan penghargaan,
"Artinya Perhatian pak gubernur terhadap media, cukup konsisten, karenakan wartawan asli Minahasa itu, telah mencatat Sejarah di Minahasa dan khususnya di Indonesia" tutur kadis Kominfo .
Lanjut kadis, sudah saatnya memberikan ruang bagi wartawan wartawan di Sulawesi Utara untuk sejahtera.
"Tahun lalu kita menganggarkan dengan biaya seperti ini, Kominfo Sulawesi Utara tidak ada temuan,dan itu di dampingi oleh BPKP dan BPK, dengan pembiayaan sama" kata Liow
Liow berharap komisi I tetap konsisten mendukung kinerja dari Kominfo sulut, karena memang pada saat perancangan anggaran komisi I ikut mendukung
"Apa yang di katakan pak Fabian kalo waktu itu, memang sudah saatnya pers disejahterakan, dengan membayar sesuai dengan dorang pe kebutuhan," jelasnya .
Setelahnya sebelum Kadis Steven Liow mengakhiri penyampaian tersebut, Ia sesempatnya meminta maaf kepada Jems tuuk .
"terakhir pak, yang kita harapkan, jadi minta maaf kepada Pak Jems Tuuk, kemarin sebenarnya kita mau bicara, namun sayang tidak ada komisi I, kalau ada pak Herol atau pak Henry pasti akan memahami ini," sahut Liow lagi
Diketahui permintaan maaf tersebut di peruntukan karena tidak bisa memberikan penjelasan lebih dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Sempat juga memang terjadi Ketegangan, pasalnya Jems tuuk kala itu mempertanyakan Dana konten milik Kominfo sulut. senilai 10,5 miliar rupiah, Rabu (31/07/2024) Ruang rapat DPRD Provinsi sulut.
Belum juga selesai kadis Kominfo sulut Menjelaskan, di tempat yang sama Henry Walukou selaku pimpinan rapat komisi I mempertanyakan jumlah yang pasti dari media Pemprov sulut.
"Ini akan kita sinkronkan karna di Sekretariat DPRD ada 80an media, sebagai pembanding mengenai media di pemprov dan di DPR sulut, " ungkap Henry
Selanjut Kadispun menjawab ada 88 media, diluar media nasional .
Kembali Henry mempertanyakan lagi terkait dana adve untuk 1 media yang hampir 4 juta "itu frekuensinya perbulan berapa kali, apakah semua media sama atau ada yang di emaskan" tanya Henry .
Sekali lagi kadis Liow menjawab semuanya sama dan tidak ada yang di emaskan
"Pemprov menghormati semua asosiasi pers yang ada, contohnya JIPS," jawab kadis Liow .
Tutup Kadis Kominfo, Karena pemprov bergantung dari rekomendasi yang diberikan oleh JIPS, namun jika ia baru masuk, misalnya 1 tahun. Ia akan mendapatkan 1 adve, selanjutnya di lihat kinerjanya dan di ukur dari indeks pemberitaannya. jika sudah sesuai maka ia akan mendapatkan 2 bahkan sampai 3.
Di akhir rapat, Komisi I DPRD sulut, memberikan apresiasi Atas kinerja dari Kominfo Sulawesi Utara. Dibawah pimpinan Pak Kadis Steven Liow
.jpeg)
.jpeg)