Manado - Secara diam-diam proyek Buletin DPRD Manado yang diduga diambil dari anggaran kehumasan sebesar 200 juta rupaih, mulai digarap oleh sejumlah oknum anggota dewan. Dan saat ini, buletin tersebut mulai dalam tahap pengumpulan bahan.
Sumber resmi menyebutkan pembuatan Buletin DPRD Manado tersebut tak ditenderkan dan hanya langsung ditunjuk dengan alasan anggaran yang hanya sebesar 200 juta rupiah.
“Sudah ditunjuk siapa yang akan mengerjakan pembuatan buletin itu,” tutur sumber resmi yang minta namanya tak dipublis.
Sekadar untuk diketahui, proyek buletin DPRD Manado ini sempat heboh beberapa bulan lalu, dikarenakan adanya dugaan bahwa proyek tersebut adalah proyek titipan dari oknum legislator DPRD Manado.
Parahnya, anggaran sebesar 200 juta rupiah tersebut, diduga diambil dari anggaran kehumasan yang telah tertata rapi pada pembahasan APBD 2016 lalu.
Akan hal itu, sejumlah wartawan menyayangkan proyek tersebut tetap berjalan. Pasalnya, pemilik proyek tersebut diduga kuat merupakan milik sejumlah anggota dewan yang seharusnya tidak dibenarkan.
“Beking apa ada langganan koran dan kerjasama terkait sosialisasi kegiatan dewan dengan media, kalau harus ada Buletin DPRD. Mungkin ada baiknya pihak kepolisian atau kejaksaan turun untuk memeriksa siapa oknum legislator Manado yang menitip proyek Buletin DPRD Manado tersebut,” kata Yandry Kandores, wartawan Harian Komentar yang diiyakan seluruh wartawan yang biasa pos liputan di DPRD Manado.(bm)
Sumber resmi menyebutkan pembuatan Buletin DPRD Manado tersebut tak ditenderkan dan hanya langsung ditunjuk dengan alasan anggaran yang hanya sebesar 200 juta rupiah.
“Sudah ditunjuk siapa yang akan mengerjakan pembuatan buletin itu,” tutur sumber resmi yang minta namanya tak dipublis.
Sekadar untuk diketahui, proyek buletin DPRD Manado ini sempat heboh beberapa bulan lalu, dikarenakan adanya dugaan bahwa proyek tersebut adalah proyek titipan dari oknum legislator DPRD Manado.
Parahnya, anggaran sebesar 200 juta rupiah tersebut, diduga diambil dari anggaran kehumasan yang telah tertata rapi pada pembahasan APBD 2016 lalu.
Akan hal itu, sejumlah wartawan menyayangkan proyek tersebut tetap berjalan. Pasalnya, pemilik proyek tersebut diduga kuat merupakan milik sejumlah anggota dewan yang seharusnya tidak dibenarkan.
“Beking apa ada langganan koran dan kerjasama terkait sosialisasi kegiatan dewan dengan media, kalau harus ada Buletin DPRD. Mungkin ada baiknya pihak kepolisian atau kejaksaan turun untuk memeriksa siapa oknum legislator Manado yang menitip proyek Buletin DPRD Manado tersebut,” kata Yandry Kandores, wartawan Harian Komentar yang diiyakan seluruh wartawan yang biasa pos liputan di DPRD Manado.(bm)